Ketua DPRD Sidoarjo Terima Aspirasi Aliansi Warga Sidoarjo Terkait Penolakan LPP APBD

Sidoarjo //www.pilarcakrawala.news|Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menerima langsung aspirasi dari Aliansi Warga Sidoarjo (WAS) yang menggelar aksi damai menyikapi dinamika politik dan pemerintahan di Sidoarjo, khususnya terkait penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD oleh DPRD.

Aksi damai ini digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap ketidakharmonisan hubungan antara legislatif dan eksekutif yang dinilai berdampak luas pada masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Koordinator aksi, Suryanto, dalam pernyataan sikapnya menyampaikan beberapa poin penting:

1. Penolakan LPP APBD oleh DPRD merupakan hal wajar sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Penolakan ini seharusnya dilihat sebagai upaya evaluasi, bukan ancaman.

2. Masyarakat berhak mengetahui dasar dan indikator yang digunakan DPRD dalam menolak LPP APBD agar tidak muncul asumsi negatif.

3. Potensi kebuntuan politik harus dihindari. Ketegangan antara DPRD dan pemerintah daerah dikhawatirkan dapat menyebabkan stagnasi kebijakan dan timbulnya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

4. WAS mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik, agar sejarah konflik politik seperti tahun 1999 tidak terulang. Diharapkan semua pihak menjunjung etika bernegara dan komunikasi publik yang sehat.

Suryanto menegaskan bahwa aksi WAS bersifat independen, tidak mewakili kepentingan politik mana pun. Ia juga mengingatkan agar sejarah kelam Sidoarjo tidak kembali terjadi, di mana para pejabat terjerat kasus hukum.

“Kami siap berjalan bersama untuk perbaikan Sidoarjo. Tapi jika aspirasi ini diabaikan, tidak menutup kemungkinan kami akan turun dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegasnya.

Menanggapi aksi damai tersebut, Ketua DPRD H. Abdillah Nasih mengajak sekitar 50 peserta aksi berdialog langsung di ruang rapat DPRD.

“Kami menerima dan mendengarkan semua aspirasi yang disampaikan. Tadi juga sudah kami jelaskan soal mekanisme dan proses yang mungkin belum diketahui masyarakat,” ujarnya.

Nasih menjelaskan bahwa meski LPP APBD ditolak, proses pembangunan tetap berjalan melalui mekanisme Perkada dan PAK. Menurutnya, hal ini menunjukkan fungsi pengawasan DPRD tetap dijalankan tanpa menghambat pembangunan.

“Terima kasih atas masukan dari masyarakat. Ini adalah bukti bahwa demokrasi di Sidoarjo berjalan. Mari budayakan tabayun, audiensi, dan harmonisasi agar tidak ada tindakan tergesa-gesa dalam menyikapi suatu persoalan,” pungkasnya.(FN)