SIDOARJO~www.pilarcakrawala.news|Polemik mutasi pejabat di Kabupaten Sidoarjo terus menuai sorotan publik. Setelah sebelumnya Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, memilih tidak menghadiri prosesi pelantikan di Pendapa Delta Wibawa, kini kritik tajam datang dari Ketua Umum Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki, S.T.
Disampaikan Sigit kepada awak media Rabu ( 17/09/2025) di kediaman rumah dinas wakil bupati Sidoarjo, absennya Wabup Mimik dalam acara tersebut justru mempertegas adanya indikasi ketidaksinkronan di internal pemerintahan daerah. Ia menilai, mutasi yang dilakukan Bupati Sidoarjo dinodai dengan proses yang kurang transparan.
“Wajar kalau Bu Wakil Bupati tidak hadir. Saya menilai ada hal-hal yang seharusnya diperhatikan Bupati dalam mutasi ini. Apa gunanya dibentuk Baperjakat kalau kemudian tidak dijalankan sesuai fungsi? Mutasi itu ada aturannya, harus merujuk rekomendasi TPK, bukan asal memasukkan nama,” tegasnya.
Sigit juga menyoroti pentingnya sinergi antara Bupati dan Wakil Bupati dalam setiap pengambilan kebijakan penting, terlebih yang menyangkut tata kelola aparatur sipil negara. Menurutnya, pemerintahan daerah tidak bisa dijalankan sepihak hanya berdasarkan keputusan Bupati dan lingkaran terbatasnya.
“Kepala daerah itu Bupati dan Wakil Bupati, keduanya harus sinkron, bukan berjalan sendiri-sendiri. Kalau hanya memfungsikan Sekda sebagai pengatur utama, sementara Wabup dikesampingkan, ini jelas tidak sehat bagi roda pemerintahan,” ujarnya.
JCW mengingatkan agar Bupati Sidoarjo tidak menyepelekan masalah mutasi ini. Sigit menyebut, jika prosedur penyusunan mutasi terbukti cacat, maka kredibilitas pemerintahan daerah bisa dipertanyakan.
“Jangan anggap enteng permasalahan mutasi ini. Kalau prosedurnya cacat, maka pemerintahan Sidoarjo tidak akan dianggap lebih baik dari sebelumnya. Justru publik akan menilai ada kemunduran dalam hal tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.
Dengan menguatnya kritik dari berbagai kalangan, publik kini menantikan respons resmi dari Bupati Sidoarjo terkait sorotan yang berkembang. Apakah akan ada klarifikasi dan langkah perbaikan, atau justru polemik ini akan semakin memanas di tengah dinamika politik lokal.(ED s)