PSHT Sidoarjo Tegaskan Taat Hukum, Meminta IPSI Dan Bangkesbangpol Tak Ikut Serta Dalam Urusan Internal

SIDOARJO~www.pilarcakrawala.news| Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk menjaga kondusivitas daerah di tengah polemik internal organisasi. Hal itu disampaikan Ketua PSHT Cabang Sidoarjo,Kang mas Mursito, dalam forum rekonsiliasi yang dihadiri sejumlah pihak terkait perwakilan Forpimda dan Ketua IPSI kabupaten Sidoarjo Jumat (26/09).

Kang mas Mursito menyampaikan apresiasi kepada Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan Ketua IPSI Sidoarjo yang telah mengakomodasi dialog. Namun ia menekankan bahwa keputusan hukum negara harus dihormati oleh seluruh pihak.

“Sebagai warga negara yang taat hukum, putusan pengadilan adalah dasar yang harus dipatuhi. Demi kestabilan di Sidoarjo,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan merek dan logo sudah memiliki aturan jelas. Menurutnya, bila ada pihak yang merasa keberatan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur hukum, bukan dibawa ke ranah organisasi olahraga.

“Jangan sampai IPSI dan Bangkesbangpol kabupaten Sidoarjo ikut campur dalam urusan internal PSHT. Sengketa badan hukum biarlah diselesaikan melalui PTUN sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sumarji, SH.,MH. Ketua LHA PSHT cabang Sidoarjo senada dengan Bangkesbangpol, menambahkan bahwa PSHT memegang prinsip musyawarah dan persaudaraan. Ia menilai upaya mediasi belum tentu langsung menyelesaikan persoalan, namun penting untuk menurunkan ego dan mencegah keributan.

“PSHT mengedepankan persaudaraan. Persoalan hukum biarlah berjalan, tapi jangan sampai memicu konflik di lapangan,” katanya.

Lanjutnya, Sumarji menjelaskan bahwa sengketa badan hukum yang melibatkan PSHT sudah berlangsung sejak 2016 dan hingga kini masih berproses di pengadilan. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan mundur bila diganggu, namun tetap mendukung penyelesaian yang berlandaskan hukum.

“Harapan kami semua pihak menahan diri serta menghargai proses hukum yang sedang berjalan, karena prinsip kami adalah menjaga persatuan maupun keamanan Sidoarjo,” ujarnya.

Sebelum meninggalkan kegiatan Anang Siswandoko, S.t. ketua IPSI kabupaten Sidoarjo yang juga menjadi DPRD Sidoarjo menekankan, Adanya forum rekonsiliasi diharapkan menjadikan momentum menurunkan ketegangan internal, sekaligus menekankan pentingnya musyawarah mufakat dalam menyelesaikan perbedaan, Agar pencak silat dikabupaten Sidoarjo semakin maju.Nic