KCB Geruduk Pemkab dan Kejari Sidoarjo: Tuntut Penegakan Hukum dan Pemerintahan yang Bersih dari Praktik Korupsi
SIDOARJO~www.pilarcakrawala.news|Gelombang protes mengguncang pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (27/05/2025), ketika puluhan massa dari Komunitas Cinta Bangsa (KCB) turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi di dua titik vital: Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kantor Bupati Sidoarjo. Aksi ini menjadi cerminan meningkatnya keresahan publik terhadap berbagai persoalan yang dianggap mengancam integritas birokrasi dan pemerintahan daerah.
Massa yang membawa spanduk dan poster bertuliskan berbagai tuntutan itu datang dengan satu misi besar: menegakkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi serta penyalahgunaan jabatan. Demonstrasi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah panggilan moral kepada seluruh pejabat di Sidoarjo agar segera berbenah.
Aksi dimulai di depan Kantor Kejari Sidoarjo. Dalam orasi yang berlangsung bergelombang, massa menyuarakan dukungan penuh terhadap langkah Kejari dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Desa Tambak Sawah. Kasus yang telah menyeret empat tersangka ini ditengarai merugikan keuangan negara hingga Rp9,75 miliar.
Namun menurut KCB, pengungkapan kasus tersebut masih belum menyentuh aktor-aktor kunci lainnya. Mereka menilai ada indikasi kuat keterlibatan pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab yang hingga kini belum tersentuh proses hukum.
“Kami mengapresiasi Kejari yang sudah memulai langkah hukum. Tapi kami meyakini masih ada pihak-pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab, termasuk pejabat struktural di lingkungan Dinas P2CKTR,” teriak orator dari atas mobil komando, disambut sorak massa.
Setelah orasi di Kejari, massa melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Sidoarjo. Di titik ini, tensi aksi meningkat. Para demonstran menilai Pemkab Sidoarjo lamban dan terkesan diam menghadapi berbagai persoalan yang mencuat ke permukaan. Kekecewaan mereka semakin memuncak saat tidak ada satu pun pejabat yang keluar menemui massa. Situasi sempat memanas ketika para demonstran membakar ban bekas dan spanduk di depan gerbang kantor bupati, sebagai simbol perlawanan terhadap kebungkaman birokrasi.
Koordinator aksi, Holik Ferdiansyah, menyampaikan kritik keras terhadap status Pelaksana Tugas (Plt) yang hingga kini menduduki sejumlah jabatan strategis di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, keberadaan Plt yang terlalu lama tanpa pengangkatan definitif membuka peluang terjadinya intervensi politik dan praktik jual beli jabatan.
“Plt tidak punya kekuatan otoritatif seperti pejabat definitif. Celah ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengatur kebijakan sesuai kepentingan. Kami mendesak Bupati segera mengevaluasi dan mencopot para Plt yang rawan jadi alat politik,” tegas Holik saat diwawancarai wartawan.
KCB juga menuntut agar Pemkab Sidoarjo lebih serius menerapkan sistem meritokrasi. Jabatan publik, menurut mereka, harus diisi oleh individu-individu yang lulus seleksi kompetensi secara terbuka dan transparan, bukan hasil kompromi atau lobi kekuasaan.
Saat pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menawarkan dialog tertutup dengan lima perwakilan massa, KCB dengan tegas menolak. Mereka berkeras bahwa seluruh proses harus dilakukan secara terbuka di hadapan publik.
“Ini bukan soal lima orang yang mewakili. Ini soal suara rakyat yang harus didengar langsung. Kami tidak ingin mediasi tertutup yang hanya jadi formalitas. Bicara di depan rakyat, jelaskan semuanya secara transparan,” ujar Holik lantang.
Di akhir aksi, KCB menyampaikan ultimatum kepada Pemkab Sidoarjo. Jika dalam waktu dekat tidak ada respons konkret terhadap tuntutan mereka—baik dari sisi penegakan hukum, pembenahan birokrasi, maupun perbaikan pelayanan publik—maka aksi serupa akan digelar kembali dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami tidak main-main. Ini adalah bentuk cinta kami pada Sidoarjo. Kalau tidak segera dibenahi, kami akan datang lagi. Bukan puluhan, tapi ratusan, bahkan ribuan,” pungkas Holik di akhir orasi.
Aksi KCB hari itu bukan hanya menjadi catatan penting dalam dinamika politik lokal Sidoarjo, tapi juga sinyal bahwa masyarakat sipil mulai berani bersuara dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka.( ED s )