“Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa dalam mendukung Sidoarjo Smart Governance (SSG) Melalui Hibah Riset Bima Dikti”

0 261

Melalui Program Bima Kemdikbudristek, Dr. Totok Wahyu Abadi, M.Si selaku dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) beserta tim telah berkerjasama untuk mengidentifikasi sejauhmana agenda setting Kabupaten Sidoarjo dalam mencapai Sidoarjo Smart Governance (SSG). Kegiatan tersebut berlangsung selama enam bulan di bulan Juli hingga Desember 2024 dengan melibatkan empat mahasiswa dari lintas program studi.

Selain data yang dikumpulkan melalui terjun lapangan di seluruh OPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo, tim juga mengumpulkan data dengan mengikuti berbagai workshop agar mengetahui perkembangan yang ada. Seperti Workshop yang telah diselenggarakan oleh Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA).

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Dr. Poppy Febriana, M.Med.Kom, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat di era digital. Ia menyatakan bahwa partisipasi publik sangat krusial untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam pembangunan daerah. Dr. Poppy berharap mahasiswa yang hadir dapat berkontribusi aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber yang membagikan pandangan mengenai transformasi digital dalam pemerintahan. Eko Setiawan, S.I.Kom, M.Med.Kom dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa dengan 79,5% masyarakat Indonesia terhubung ke internet, media sosial menjadi alat efektif untuk menyampaikan opini publik dan memberikan edukasi tentang program pemerintah. Ia juga menyoroti pentingnya literasi digital untuk mengatasi masalah misinformasi dan keamanan data.

Dr. Heri Susanto, M.H, Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo, menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola berbasis digital yang transparan dan efisien melalui inovasi digital seperti aplikasi layanan terpadu. Muhammad Khabibie, S.Kom dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, menambahkan bahwa infrastruktur digital yang kuat sangat penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif.

Ahmad Riyadh U.B., PhD dari Program Studi Administrasi Publik Umsida menutup sesi dengan membahas aspek hukum dalam smart governance. Ia menekankan perlunya perlindungan data pribadi dan privasi dalam tata kelola berbasis digital serta merujuk pada UU No. 25/2009 dan UU No. 27/2022 sebagai landasan hukum.

Dr. Poppy Febriana menyimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dan integrasi teknologi dalam pembangunan tata kelola yang cerdas. Workshop ini memberikan wawasan berharga tentang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan smart governance yang transparan dan inklusif. (A. Shobich, dkk)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.