LSM dan Relawan Geruduk Pemkab dan DPRD Sidoarjo, Desak Hak Interpelasi untuk Bongkar Kegagalan LKPJ Bupati 2024
Sidoarjo//www.pilarcakrawala.news| Suasana panas menyelimuti kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Sidoarjo pada Kamis, 24 Juli 2025. Puluhan massa dari gabungan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), relawan, dan elemen masyarakat turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa menyuarakan kekecewaan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo tahun anggaran 2024 yang ditolak oleh DPRD.
Aksi demonstrasi tersebut digalang oleh aliansi besar yang terdiri dari LSM Seven GAB, Aliansi Rakyat Merdeka, Java Corruption Watch (JCW), Relawan Pelita Prabu, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya. Mereka menuntut adanya langkah tegas dari DPRD dalam menindaklanjuti penolakan LKPJ, terutama dengan mendesak penggunaan hak interpelasi kepada Bupati.
Di tengah kerumunan massa yang membawa spanduk, poster, dan pengeras suara, Husain selaku koordinator lapangan (Korlap) aksi menyampaikan kekecewaan yang mendalam terhadap kinerja Pemkab Sidoarjo. Menurutnya, selama tahun 2024, banyak janji pembangunan yang tidak terealisasi dengan baik.
“Kami datang bukan untuk membuat keributan, tapi untuk menuntut pertanggungjawaban. Uang rakyat harus jelas kemana arahnya. Jalan-jalan masih banyak yang rusak, banjir tak kunjung teratasi, dan pelayanan publik semakin merosot,” seru Husain dalam orasinya.
Ia menilai bahwa penolakan LKPJ oleh DPRD adalah sinyal kuat bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran daerah. Oleh karena itu, masyarakat harus terus mengawasi dan mendesak agar kejelasan dan transparansi segera dibuka ke publik.
Tak hanya itu, Ketua Umum JCW, Sigit Imam Basuki yang juga turut hadir dan berorasi menyampaikan bahwa DPRD tidak boleh berhenti hanya sampai pada penolakan LKPJ. Langkah lanjutan melalui mekanisme hak interpelasi harus segera dilakukan demi menjamin fungsi kontrol dan pengawasan berjalan efektif.
“Hak interpelasi adalah alat rakyat yang diwakilkan kepada DPRD. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik. Kami mendesak agar DPRD tidak diam, harus bergerak cepat menanyakan langsung kepada Bupati: kemana larinya anggaran 2024?” ujarnya lantang.
Menurut Sigit, tidak sedikit OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang kinerjanya rendah, tapi terus saja mendapat anggaran besar. Ia meminta agar DPRD juga mengevaluasi secara menyeluruh kinerja OPD yang dianggap gagal menjalankan program-program strategis.
Usai menyampaikan orasi di depan kantor Pemkab, massa bergerak ke gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo. Di sana, mereka diterima oleh tiga anggota dewan lintas fraksi: Supriyono (Fraksi Gerindra), Kusumo Adi Nugroho (Fraksi PDIP), dan Riko Wardoyo (Fraksi PAN).
Ketiganya menyatakan komitmen untuk membawa aspirasi para pendemo ke rapat pimpinan DPRD. “Tuntutan masyarakat soal hak interpelasi akan kami sampaikan langsung ke pimpinan. Ini bentuk akuntabilitas kami sebagai wakil rakyat,” ujar Kusumo Adi Nugroho usai pertemuan.
Suasana pertemuan berlangsung tertib dan kondusif. Para perwakilan massa menyerahkan dokumen tuntutan dan meminta DPRD segera mengagendakan penggunaan hak interpelasi dalam waktu dekat.
Sikap tegas juga datang dari Relawan Pelita Prabu. Melalui juru bicaranya, Wiko, mereka menyatakan dukungan penuh atas langkah interpelasi. Ia menyebut interpelasi bukan hanya hak, tetapi kewajiban moral DPRD untuk membela hak rakyat yang merasa dikhianati oleh kinerja pemerintah.
“Ini bukan sekadar aksi jalanan. Ini adalah suara rakyat yang marah karena merasa dibohongi. Kami mendukung penuh hak interpelasi dan jika perlu, bentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut proyek-proyek mangkrak dan penggunaan anggaran yang tidak jelas,” tegasnya.
Meski berisi protes keras, aksi demonstrasi berjalan dengan damai dan tertib. Aparat kepolisian berjaga di lokasi untuk memastikan keamanan dan menghindari bentrokan. Massa membubarkan diri secara perlahan usai menyerahkan tuntutan ke DPRD.
Dengan semakin kerasnya desakan publik, bola kini berada di tangan DPRD Kabupaten Sidoarjo. Akankah para wakil rakyat berani menggunakan hak interpelasi demi menegakkan transparansi dan keadilan anggaran? Masyarakat menunggu langkah konkret, bukan sekadar janji manis di balik kursi legislatif.( ED s )