LSM MAKI Serukan Sidoarjo Bebas Korupsi: Tujuh Sprindik KPK Sudah Turun di Jawa Timur

SIDOARJO~www.pilarcakrawala.news| Sidoarjo kembali menjadi sorotan publik terkait isu korupsi yang semakin mengkhawatirkan. Dalam konferensi pers yang digelar di Kopi Dari Hati, Kav DPR, Jalan Raya Taman Tiara no. 3, Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (14/11/2024) malam, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menyampaikan peringatan tegas tentang situasi ini. Dengan tema “Sidoarjo Darurat Korupsi,” Ketua MAKI Jawa Timur, Heru Satrio, menyerukan pentingnya perubahan dalam kepemimpinan daerah untuk memutus siklus korupsi yang telah lama mencoreng wajah Sidoarjo.

Heru Satrio menyampaikan bahwa konferensi pers ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi yang tak kunjung surut di Sidoarjo. Menurutnya, Sidoarjo berkali-kali harus menerima kenyataan pahit ketika kepala daerahnya tersandung kasus korupsi dan duduk di kursi pesakitan KPK. Dalam pandangan Heru, keadaan ini tidak hanya merugikan daerah, tetapi juga menjadi beban moral yang harus diselesaikan.

“Kami ingin menyampaikan bahwa LSM MAKI tetap independen dan tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, kami menyerukan agar calon-calon kepala daerah yang maju pada pemilihan mendatang berani membuat komitmen untuk tidak mencuri uang rakyat. Sidoarjo sudah cukup lelah menghadapi pemimpin yang terjebak kasus korupsi,” tegas Heru dengan nada penuh kepedulian.

Heru menyampaikan kekecewaannya terhadap situasi Sidoarjo yang, menurutnya, selama lebih dari dua dekade tak lepas dari masalah korupsi. Ia menggambarkan bagaimana masyarakat Sidoarjo berkali-kali “mengelus dada” setiap kali kasus korupsi baru muncul, seolah-olah sudah menjadi bagian dari siklus akhir masa jabatan kepala daerah yang berujung pada pemakaian “rompi oranye” sebagai simbol hukuman KPK. Heru mengajak media untuk turut berperan mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam memilih pemimpin yang benar-benar bersih.

“Kami tidak ingin menghakimi siapapun. Tapi kami berharap media bisa menjadi mitra dalam mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak menentukan pilihan. Sidoarjo layak memiliki pemimpin yang benar-benar jujur dan berintegritas,” lanjutnya.

Tidak hanya berhenti pada peringatan moral, Heru juga mengungkapkan bahwa KPK telah menerbitkan tujuh Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang berhubungan dengan kasus dana hibah di Jawa Timur, dan Sidoarjo menjadi salah satu titik fokus dari pengusutan tersebut. Heru mengungkapkan bahwa dua Sprindik telah diterbitkan, sementara lima lainnya masih menunggu tindakan lebih lanjut.

“KPK sudah mengantongi informasi yang kuat mengenai para aktor di lapangan. Kita tinggal menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyelidikan mereka,” jelasnya. Pernyataan ini sontak memicu perhatian lebih dari para awak media yang hadir, karena menjadi indikasi bahwa dugaan korupsi ini melibatkan banyak pihak di berbagai lapisan.

Heru menegaskan bahwa MAKI percaya penuh pada profesionalisme KPK dalam menangani kasus ini. “Kami yakin KPK akan menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan profesionalisme. Kami tidak akan mendesak atau mencampuri penyidikan mereka, karena kami percaya pada independensi KPK,” ujarnya.

Di sisi lain, Heru berharap calon pemimpin daerah yang akan datang memiliki keberanian dan tekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Menurutnya, masyarakat sudah cukup menderita akibat kasus-kasus korupsi yang merugikan daerah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Sidoarjo, terutama generasi muda, untuk memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki visi pembangunan, tetapi juga berkomitmen pada pemberantasan korupsi.

“Ke depan, Sidoarjo harus memilih pemimpin yang tidak sekadar memiliki program-program fisik, tetapi juga memiliki nilai moral tinggi. Sidoarjo butuh pemimpin yang tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu,” ungkap Heru.

Heru menambahkan, tanggung jawab untuk mewujudkan perubahan juga berada di tangan masyarakat. Ia mendorong agar warga Sidoarjo lebih aktif dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja pejabat publik, sehingga mereka tidak mudah terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan daerah. Heru berharap, momen pemilihan kepala daerah mendatang dapat menjadi momentum penting untuk menentukan arah baru bagi Sidoarjo yang bebas dari jerat korupsi.

Pernyataan MAKI mendapatkan tanggapan positif dari berbagai kalangan di Sidoarjo. Beberapa tokoh masyarakat yang hadir di konferensi pers tersebut mengungkapkan apresiasi terhadap langkah MAKI dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan. Mereka berharap, seruan MAKI ini menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik bagi Sidoarjo.

Di akhir pertemuan, Heru Satrio menyampaikan keyakinannya bahwa KPK akan menjalankan tugasnya dengan integritas dan tidak akan terpengaruh oleh tekanan apapun. “Kami di MAKI menyerahkan sepenuhnya pada KPK, kami percaya mereka akan bekerja secara profesional,” pungkasnya.

Konferensi pers ini mengundang perhatian besar publik Sidoarjo dan sekitarnya, yang kini menanti langkah lanjutan KPK terhadap tujuh Sprindik yang telah diterbitkan. Masyarakat berharap, momentum ini akan menjadi titik balik bagi Sidoarjo untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.(ED s/As)