SIDOARJO//www.polarcakrawala.news| Program Pasar Murah Ramadan 1447 H yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo mendapat sorotan karena dinilai belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Rabu, 25 Febuari 2026
Kegiatan tersebut hanya dilaksanakan di 10 kecamatan, sementara dari total 18 kecamatan yang ada, masih terdapat Delapan wilayah yang belum masuk jadwal pelaksanaan tahun ini.
Sejumlah kalangan menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan akses program, mengingat pasar murah berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat dibulan Ramadan.
Pengamat kebijakan publik Bramada Pratama Putra, S.H., CPLA. Ketua Harian Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen (YALPK) di Sidoarjo menyebut program tersebut seharusnya disusun berbasis pemerataan wilayah. Menurutnya, kebijakan yang hanya menyasar sebagian kecamatan dapat memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Program bantuan ekonomi seperti pasar murah idealnya menjangkau seluruh kecamatan secara proporsional. Jika tidak, manfaatnya menjadi tidak merata dan berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan,” ujarnya.
Sementara itu, Bisri warga di Kecamatan Tanggulangin mengaku berharap wilayahnya juga masuk dalam lokasi pelaksanaan pasar murah. Mereka menilai program tersebut sangat dibutuhkan, terutama saat harga bahan pokok cenderung meningkat dibulan Ramadan.
“Warga di sini tentu berharap ada pasar murah juga. Kebutuhan pokok semakin mahal, jadi program seperti ini sangat membantu,” kata Bisri salah satu warga.
Sebelumnya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo, Sriatun Subandi menyampaikan bahwa pasar murah bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mendukung promosi produk UMKM.
Berbagai pihak pun mendorong agar pemerintah daerah melakukan evaluasi, Sehingga program dapat menjangkau seluruh kecamatan secara lebih merata dan tepat sasaran.(Nic)