Sidoarjo~www.pilarcakrawala.news|Suasana politik di Kabupaten Sidoarjo semakin memanas menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Meski pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terlihat kompak, suasana berbeda terjadi di kalangan para pendukung. Mereka terlibat “perang dingin” di media sosial yang kian hari kian panas, terutama ketika isu korupsi menjadi topik utama perdebatan. Salah satu grup WhatsApp (WA) yang menjadi medan diskusi sengit ini adalah Suara Masyarakat Sidoarjo, yang dihuni lebih dari 400 Lebih anggota.
Di grup tersebut, isu anti-korupsi mendominasi perbincangan, menyoroti pentingnya langkah tegas untuk mengatasi korupsi yang selama ini menjadi momok pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Seperti diketahui, kabupaten ini harus menghadapi kenyataan pahit setelah tiga bupati berturut-turut terjerat kasus korupsi dan harus diadili karena merugikan keuangan negara. Hal ini membuat gerakan anti-korupsi semakin nyaring disuarakan, tak hanya oleh tokoh masyarakat, tetapi juga para aktivis.
Ketua Umum Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki, menilai kondisi Sidoarjo saat ini sudah mencapai titik darurat korupsi. Menurutnya, pembangunan di daerah ini terhambat oleh praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah selama bertahun-tahun.
“Sidoarjo tidak lagi dalam situasi kartu kuning, tetapi sudah kartu merah! Tiga bupati berturut-turut diadili karena duit rakyat, ini sudah di luar batas. Kalau ada calon yang tidak siap memberantas korupsi, sebaiknya mereka mundur dari pencalonan,” tegas Sigit saat diwawancarai pada Minggu (6/10/2024).
Sigit menekankan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga masalah moral yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Sidoarjo. Dia berharap bahwa dalam Pilkada kali ini, masyarakat benar-benar cermat dalam memilih pemimpin yang bersih dari praktik korupsi.
“Jangan sampai kita memilih pemimpin yang justru membawa kita ke lubang yang sama. Sudah cukup tiga bupati yang tersandung korupsi, jangan sampai Sidoarjo kembali terpuruk,” tambahnya.
Di media sosial, perdebatan soal korupsi semakin meruncing, terutama di kalangan pendukung dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tengah bertarung. Pasangan Subandi-Mimik Idayana dengan tagline BAIK (Bersih, Amanah, Inovatif, Kolaboratif) secara terbuka menyatakan komitmen mereka untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi dan menjadikan isu anti-korupsi sebagai fokus utama kampanye mereka. Mereka mengklaim bahwa hanya dengan kepemimpinan yang bersih dari korupsi, Sidoarjo bisa bangkit dari keterpurukan dan membangun kembali daerah ini dengan transparansi dan akuntabilitas.
Sementara itu, pasangan Achmad Amir Aslichin – Edy Widodo yang dikenal dengan sebutan SAE, masih tampak lebih berhati-hati dalam membawa isu korupsi ke panggung politik. Hal ini kemudian memicu perdebatan di kalangan pendukung masing-masing, yang semakin intens di berbagai grup media sosial, terutama WhatsApp dan Facebook. Tak jarang, pendukung dari kedua kubu terlibat saling sindir, bahkan hingga menggunakan pesan suara (voice note) untuk menyampaikan pendapat mereka dengan lebih emosional.
“Medsos sudah seperti arena adu kuat, masing-masing pendukung sibuk menebar narasi. Padahal, calon-calon mereka mungkin saja terlihat berangkulan di atas panggung. Namun, pendukungnya sudah terlanjur ‘memanas’ di belakang layar,” ujar salah satu anggota grup Suara Masyarakat Sidoarjo, yang lebih memilih untuk tetap netral di tengah derasnya perdebatan.
Sigit Imam Basuki menambahkan bahwa meskipun perdebatan soal isu korupsi di media sosial semakin panas, ia berharap masyarakat Sidoarjo bisa lebih bijaksana dalam menyikapi Pilkada ini. Menurutnya, penting bagi warga untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang beredar, apalagi jika narasi tersebut tidak didukung oleh fakta. Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar Sidoarjo saat ini adalah memastikan bahwa pemimpin yang terpilih nantinya benar-benar bersih dari praktik korupsi.
“Saya mengajak warga untuk berpikir panjang dan tidak emosional. Jangan sampai kita menyesal kemudian. Sudah banyak contoh nyata, cetho welo-welo di depan mata, bahwa korupsi hanya akan menghancurkan pembangunan dan kehidupan masyarakat. Sidoarjo tidak bisa lagi bertaruh dengan nasibnya seperti ini,” jelas Sigit.
Ia juga menyebutkan bahwa perdebatan yang terjadi di media sosial, meski sengit, adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia berharap agar masyarakat tetap menjunjung etika dalam menyampaikan pendapat dan tidak terjebak dalam adu domba atau informasi palsu yang bisa merusak suasana Pilkada.
“Perdebatan itu sehat, asal dilakukan dengan akal sehat pula,” pungkasnya.
Pasangan Subandi-Mimik tampaknya memahami betul bahwa isu korupsi menjadi perhatian utama warga Sidoarjo. Melalui berbagai kanal kampanye, mereka menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan tagline BAIK, mereka berupaya menyentuh hati masyarakat yang sudah lelah dengan skandal korupsi yang terus terjadi di daerah ini.
Di sisi lain, pasangan SAE, meski belum terlalu vokal dalam menyuarakan isu anti-korupsi, tetap mendapatkan dukungan signifikan dari berbagai kalangan. Pendukung SAE mengklaim bahwa pasangan ini memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk membawa perubahan bagi Sidoarjo, terlepas dari narasi yang berkembang di media sosial.
Pilkada Sidoarjo tahun ini bukan hanya tentang siapa yang akan memimpin daerah ini selama lima tahun ke depan. Lebih dari itu, ini adalah pertaruhan masa depan Sidoarjo yang telah lama terhambat oleh korupsi. Masyarakat dihadapkan pada pilihan besar: apakah akan terus terjebak dalam lingkaran korupsi yang merugikan, ataukah memilih perubahan yang bisa membawa Sidoarjo ke arah yang lebih baik.
Seiring semakin mendekatnya hari pemilihan, satu hal yang pasti: perang narasi di media sosial akan terus berlanjut. Namun, di balik semua itu, warga Sidoarjo diharapkan tetap kritis dan cerdas dalam menentukan pilihan. Hanya dengan pemimpin yang berintegritas, Sidoarjo bisa kembali bangkit dan menjadi daerah yang maju dan sejahtera. ( ED s )