Plt. Bupati Sidoarjo Subandi Tegaskan Pentingnya Pengelolaan Aset Daerah yang Transparan dan Bebas Korupsi
SIDOARJO~www.pilarcakrawala.news|Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sidoarjo, Subandi, mengajak seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menjaga dan mengelola aset daerah secara optimal. Subandi menekankan pentingnya pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, dan bebas dari celah korupsi sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah.
Pernyataan ini disampaikan Subandi dalam acara Sarasehan Pustaka bertema “Pengadaan, Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”. Acara ini berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jumat (6/12/2024), dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi yang diperingati secara nasional.
Dalam sambutannya, Subandi menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola aset daerah sangat bergantung pada komitmen semua pihak, mulai dari Kepala Perangkat Daerah hingga camat. Ia mengingatkan bahwa aset daerah bukan hanya milik pemerintah, melainkan amanah yang harus dijaga demi kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini, Kabupaten Sidoarjo sedang menjadi sorotan publik, khususnya terkait isu korupsi. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak di lingkungan Pemkab Sidoarjo untuk bekerja bersama menjaga aset daerah dengan profesionalisme tinggi. Jangan biarkan ada celah yang dapat disalahgunakan,” ujar Subandi.
Menurut Subandi, nilai aset milik Pemkab Sidoarjo cukup besar dan strategis. Jika dikelola dengan baik, aset ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pelayanan publik hingga pengembangan infrastruktur.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Roy Rovalino Herudiansyah, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan pentingnya pengelolaan aset daerah yang optimal. Ia menjelaskan bahwa selain mencegah korupsi, pengelolaan aset yang baik dapat menjadi sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Jika aset-aset daerah dimanfaatkan dengan optimal, maka potensi peningkatan PAD akan signifikan. Ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi pemerintah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Roy.
Roy juga menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan aset. Ia berharap melalui acara seperti ini, Pemkab Sidoarjo dapat terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Acara yang dihadiri oleh berbagai unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ini menjadi bukti komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Sidoarjo. Kejari Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, dan jajaran Forkopimda lainnya memberikan dukungan penuh terhadap upaya menjaga aset daerah dari potensi penyimpangan.
“Kami di Forkopimda sepakat untuk terus mendukung upaya Pemkab Sidoarjo dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan. Dengan semangat Hari Antikorupsi, kami ingin memastikan bahwa Sidoarjo menjadi teladan dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ungkap Roy.
Sarasehan Pustaka ini tidak hanya sekadar ajang diskusi, tetapi juga menjadi momentum refleksi bagi semua pihak untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Sidoarjo. Berbagai isu terkait pengelolaan aset, mulai dari pengadaan hingga pemanfaatan, dibahas mendalam dalam acara ini.
Subandi mengapresiasi sinergi antara Pemkab, Kejari, Polresta, dan jajaran Forkopimda lainnya yang terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi. Ia berharap kolaborasi ini dapat menciptakan perubahan nyata bagi Kabupaten Sidoarjo.
“Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintahan ini berjalan dengan transparan dan akuntabel. Dengan menjaga aset daerah, kita tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” pungkas Subandi.
Acara ini menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik tidak hanya soal memenuhi prosedur, tetapi juga soal membangun kepercayaan publik. Dengan komitmen bersama dari semua pihak, Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat menjadi daerah percontohan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(ED s)