Wabup Sidoarjo Dorong Keterbukaan Informasi Publik, Soroti Menurunnya Partisipasi Pemilih Pilkada 2024
Sidoarjo//www.pilarcakrawala.news|Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menyoroti turunnya angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 lalu. Dari total 1,4 juta daftar pemilih tetap (DPT), tingkat kehadiran pemilih hanya sekitar 70 persen.
Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik agar masyarakat semakin aktif mengawal jalannya pesta demokrasi.
“Partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu dan Pilkada akan semakin kuat bila didukung akses informasi yang terbuka, akurat, dan mudah dipahami. Dengan begitu, kita bisa mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, bebas, rahasia, dan bermartabat,” ujar Mimik saat membuka Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Aula Majapahit BKD Sidoarjo, Rabu (20/8/2025).
Mimik juga mengingatkan bahwa peran warga tidak hanya sebatas hadir di TPS. Lebih dari itu, masyarakat harus ikut memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan.
“Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga. Mari kita gunakan dengan bijak untuk memperkuat pengawasan bersama. Jangan biarkan informasi yang keliru atau hoaks melemahkan demokrasi,” tegasnya.
Berdasarkan data KPU Sidoarjo, tingkat partisipasi Pemilu 2024 tercatat cukup tinggi, yakni sekitar 86 persen dari 1.461.642 DPT. Namun, pada Pilkada 2024 partisipasi turun menjadi 70 persen dari 1.479.539 DPT. Angka ini lebih rendah dibandingkan Pilkada 2020 yang mencapai 71,07 persen.
Senada dengan hal itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha, menilai forum literasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh informasi serta pentingnya pengawasan partisipatif.
“Pengawasan Pemilu tidak bisa hanya dilakukan penyelenggara atau pengawas. Masyarakat punya peran besar. Dengan literasi keterbukaan informasi yang baik, warga bisa lebih kritis sekaligus aktif mengawal demokrasi di Sidoarjo,” jelas Agung.
Forum ini diikuti akademisi, mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, hingga masyarakat umum. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi dan kolaborasi untuk membangun budaya keterbukaan serta memperkuat partisipasi warga dalam mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Sidoarjo.(Dew/nic)