Warga Sidoarjo Geruduk Kantor BUMDes Lebo, Protes Operasi Pajak Kendaraan yang Dinilai Memberatkan Rakyat

SIDOARJO~www.pilarcakrawala.news|Ratusan warga yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BUMDes Lebo, Kabupaten Sidoarjo, pada Senin (29/4/2025). Aksi yang berlangsung sejak pagi itu merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan Bupati Sidoarjo terkait pelaksanaan Operasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang dinilai merugikan rakyat kecil.

Dalam orasinya, para demonstran menyampaikan bahwa operasi penertiban pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di jalan raya telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Mereka menilai, kebijakan ini sangat tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi warga yang saat ini masih dalam pemulihan pascapandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Kami bukan tidak mau bayar pajak, tapi cara seperti ini sangat menyakitkan rakyat. Kenapa harus di jalan raya? Ini seperti menjebak rakyat,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Situasi yang awalnya berlangsung damai sempat memanas ketika Kepala Bidang Badan Pelayanan Pajak Daerah (Kabid BPPD) Sidoarjo, Surendro, turun menemui massa. Bukannya menenangkan suasana, kehadiran pejabat tersebut justru memicu ketegangan setelah ia diduga mengeluarkan kata-kata bernada intimidatif kepada para peserta aksi.

Bahkan, menurut kesaksian warga, Surendro sempat menunjuk-nunjuk wajah salah satu emak-emak yang sedang menyampaikan aspirasinya. Tindakan ini langsung menuai kecaman dari para demonstran.

“Kami sangat kecewa dengan sikap tidak etis pejabat daerah. Harusnya ia menjadi contoh dalam berdialog, bukan malah mengintimidasi warga yang sedang menyampaikan pendapat,” tegas Nadia, salah satu peserta aksi yang juga aktivis perempuan.

Ketua Gerakan Pemuda Sidoarjo, Nanang Romi, juga angkat suara. Ia mengecam keras operasi yang dilakukan BPPD dan menyebutnya sebagai aksi pencitraan yang tidak solutif.

“Kalau memang banyak warga yang menunggak pajak, solusinya bukan dengan menggiring mereka di jalan. Bisa dilakukan pemutihan atau pendekatan yang lebih manusiawi. Ini malah minta bantuan APH (Aparat Penegak Hukum) untuk menakuti warga. Ini kebijakan yang tidak pro rakyat,” ucap Romi dengan nada tegas.

Dalam aksinya, massa menuntut Bupati Sidoarjo segera mengevaluasi dan menghentikan sementara operasi Opsen yang mereka nilai represif dan tidak berpihak kepada kondisi masyarakat. Mereka juga mendesak agar cara-cara pendekatan yang lebih edukatif dan berkeadilan diterapkan.

Jika tuntutan ini tidak ditanggapi, para demonstran mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar pada Rabu (30/4/2025).

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait insiden dalam aksi unjuk rasa maupun tanggapan atas tuntutan warga.( ED s )