Kantor Gubernur Jawa Timur di Kepung Buruh, Tuntut Cabut Omnibus Law Cipta Kerja
Surabaya~www.pilarcakrawala.news|Ribuan buruh kembali menggelar unjuk rasa menuntut agar mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.
Alinasi buruh yang tergabung dalam Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur kembali melaksanakan aksi damai yang bertujuan menagih janji dan komitmen Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengenai hasil kesepakan pada Mayday 2023 kemarin.
Unjuk rasa berlangsung di depan Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan, merupakan aksi bergelombang dilakukan semua elemen buruh yang dimulai dari Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, dan Surabaya, Rabu (14/6/2023).
Bahkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Exco Partai Buruh Jatim, Jazuli, hadir ikut menyuarakan hak-hak buruh dalam unjuk rasa tersebut.
Di sela-sela unras presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, “Aksi ini akan terus berlanjut di Batam, Medan, dan kota-kota besar lainnya,” tegasnya.
Dan tidak menutup kemungkinan konfederasi serikat buruh sedunia akan menginteruksikan akan mengadakan aksi di di depan KBRI seluruh dunia secara terorganisir.
“Dalam sidang ILO, buruh Amerika Serikat, pemerintah Uni Eropa, dan organisasi serikat buruh sedunia, termasuk serikat buruh Amerika Serikat, mengecam omnibud law Undang-Undang Cipta Kerja,” ungkap Iqbal Said.
Iqbal menambahkan, mereka mengecam Pemerintah Indonesia untuk menjalankan hak-hak buruh, petani, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Aksi ini akan bergelombang sampai mendapatkan kemenangan.
“Kalau tidak, mereka akan melakukan sanksi perdagangan, blokade-blokade dan akan merugikan Pemerintah Indonesia dan bursa Indonesia akibat omnibus law yang melanggar konfrensi ILO,” imbuhnya.
Iqbal Said akan mengawal terus hingga memastikan omnibus law dicabut. Karena dianggap merugikan buruh seumur hidup. Outsourching merajalela, karyawan kontrak tanpa periode, upah murah. Bahkan tiga tahun terakhir tidak ada kenaikan upah.
Bagaimana mungkin perekonomian negara yang pertumbuhan 5 persen ke atas, PHK dimana-mana sekarang. Industri tekstil ratusan ribu ter-PHK, tapi pertumbuhan ekonomi tumbuh lima persen.
“Ini namanya paradox economic costs. Ekonomi tidak dinikmati kalangan menengah ke bawah, termasuk buruh, tapi kalangan atas,” tandasnya.(Bs)