Solo~www.pilarcakrawala.news|Wakil Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jatim Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Literasi, Wahyu Kuncoro menyebut Indeks kemerdekaan pers di seluruh Indonesia di sepanjang tahun 2023 ini mengalami penurunan.
“Indikatornya antara lain kebebasan dari intervensi dan kebebasan dari kekerasan, lalu independensi dari kelompok kepentingan kuat dalam hal ini adalah pemerintah serta kriminalisasi pers dan etika pers,” sebutnya saat menjadi pembicara di forum Bintek Insan Pers bertajuk Sinergitas Pers dan Pemkab Sidoarjo untuk Mengawal Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, Kamis (16/11/2023) malam.
Wahyu yang juga dosen di berbagai universitas itu mengatakan, tampilnya pemerintah sebagai pemasang iklan potensial bagi industri pers saat ini telah menyebabkan ketergantungan ekonomi media-media massa terhadap instansi pelat merah.
Sementara itu Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Jatim, Ahmad Willyanto yang juga tampil sebagai pembicara di forum itu menegaskan setiap wartawan harus kritis. “Buat apa jadi wartawan kalau tidak kritis,” tegasnya dihadapan 150 insan pers yang mengikuti acara yang digelar di salah satu hotel di Solo, Jawa Tengah itu.
Ia menambahkan wartawan yang kritis bukan berarti tidak suka dengan Pemkab Sidoarjo. “Sikap kritis itu merupakan bagian dari menjalankan fungsi kontrol sebagai bentuk kontribusi pers pada masyarakat. Namun akan lebih baik jika pers juga memberikan solusi dari pendapat para pakar atau narasumber yang berkompeten,” tambahnya.
Disisi lain, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Kayan yang juga dihadirkan sebagai narasumber dalam acara yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo itu sepakat dengan pernyataan yang disampaikan pembicara sebelumnya.
“Kontrol sosial memang harus ditegakkan. Tapi catatannya adalah harus bersifat konstruktif yang didukung data-data yang valid. Saya yakin jika hal itu dilakukan, Sidoarjo makin gemilang melalui pers,” imbuh Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo itu.
Di awal acara, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali menilai sinergitas antara Pemkab dengan media massa mutlak harus dilakukan untuk menunjang keberhasilan program-program pembangunan yang digarap pemerintah.
Menurutnya media massa harus mampu menjadi corong informasi yang valid bagi masyarakat. “Kalau program pemerintahnya bagus, endorsement-nya juga harus bagus untuk pembangunan Sidoarjo yang lebih baik,” jelas Muhdlor dalam sambutannya sekaligus membuka acara tersebut.
Para wartawan yang hadir di forum tersebut terlihat antusias dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Sayangnya tidak semua pertanyaan yang diajukan terjawab oleh narasumber karena moderator yang tampil terlalu dominan serta terlihat buru-buru menutup acara tersebut.
Hal itu yang kemudian disesalkan peserta yang ikut dalam kegiatan Bintek, salah satunya Willy al Yunus dari Tabloid Pena Sidoarjo. “Wong pertanyaan saya belum dijawab narasumber koq acaranya sudah ditutup,” tukasnya kesal.
Selain itu di sepanjang kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu, Willy juga tak melihat ada pejabat Diskominfo Sidoarjo yang mencoba berdialog secara informal dengan para wartawan yang mereka undang. “Ini yang namanya mimpi membangun sinergitas tanpa ada komunikasi ala Kominfo Sidoarjo,” ucap sinis wartawan yang juga budayawan itu.(Nic).